Sulutlinenews — Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, membuka kegiatan finalisasi laporan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2025 dengan menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah yang tertib, akuntabel, dan transparan.
Menurut Roring, barang milik daerah merupakan bagian penting dari sumber daya pemerintah yang harus dikelola secara profesional guna menunjang pelayanan publik serta mendukung efektivitas pembangunan daerah. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya memastikan tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah.
Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencatatan, inventarisasi, serta pelaporan aset secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Ketelitian dalam penyusunan laporan BMD menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
Pemerintah Kota Tomohon terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem administrasi, termasuk pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan aset yang baik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Finalisasi laporan BMD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi bagian dari rangkaian proses penataan administrasi keuangan daerah, yang selaras dengan tahapan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Proses ini penting untuk memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tomohon berharap seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan disiplin administrasi serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.
Pengelolaan barang milik daerah yang optimal diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan publik serta pemanfaatan aset daerah secara maksimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.






