Kendala Investasi di Sulut! Investor : Kami di Minta Uang Terlebih Dahulu

SULUTLINENEWS.CO.ID, MANADO – Upaya Pemerintah Daerah Sulut keliling sejumlah negara untuk kerja sama menggandeng investor agar berinvestasi di Sulut seakan tidak sejalan dengan konsep pemikiran pemerintah disalah satu Kabupaten terkait dengan kepengurusan ijin.

Padahal Presiden RI Joko Widodo terus meminta semua pihak agar tidak mempersulit Investor yang akan mengurus berbagai persyaratan.

“Oleh sebab itu saya titip kepada seluruh kementerian, gubernur, bupati, dan walikota, jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu capital inflow arus modal masuk dalam rangka investasi ini karena ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2022) silam.

Bahkan sebelumnya Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada Mei 2023 silam menyampaikan bahwa akan berhadapan langsung bagi siapa saja yang menghambat investasi.

“Untuk investasi baik dari negara maupun modal investor, harus terus dikawal. Jangan sampai stakeholder hanya mengamati, tetapi tolong bantu dan amankan kegiatan investasi. Apalagi investasi untuk kepentingan banyak orang, harus dikawal,” tuturnya.

Dirinya mengatakan, jika ada oknum yang coba-coba menghambat kegiatan investasi tersebut akan berhadapan langsung dengan dirinya.

Pengakuan salah satu investor bernama Deny WS, saat ingin mengurus perizinan tata ruang wilayah di salah satu kabupaten, dirinya mendapat sedikit kendala.

Ada seorang oknum diduga mencatut nama pimpinan daerah. “Saya ingin mengurus izin perusahaan saya, supaya tidak dianggap ilegal, kami ingin melegalkan perusahaan kami, supaya ke depan bisa membantu pemerintah daerah dan masyarakat setempat,” ungkap Deny.

“Namun belakangan kami dimintai uang, alasan mereka untuk mempercepat tanda tangan berkas izin tata ruang wilayah,” ungkap Deny.

Padahal menurut Deny, Pemprov Sulut saja tak pernah mempersulit. “Padahal maksud kami baik. Untuk itu kami berharap tak ada lagi yang mempersulit perizinanan seperti yang kami alami saat ini,” pungkasnya.

Bahkan pada 2019 silam Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pernah menyampaikan bakal mengejar pihak yang menghambat investasi di Indonesia. Hal itu terkait dengan perizinan yang lambat, berbelit hingga dugaan pungutan liar. Ia bahkan menyatakan tak akan segan untuk menghajar langsung pihak yang menghambat tersebut .

“Perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar,” ujar Jokowi dalam acara penyampaian Visi Nasional 2019 silam di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu (14/7).

ADP